Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah memacu langkah besar untuk memutus ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah. Otoritas setempat menargetkan capaian seratus persen swasembada beras pada akhir tahun 2026. Strategi utama yang ditempuh mencakup perluasan proyek cetak sawah baru serta modernisasi infrastruktur irigasi di sejumlah kawasan lumbung pangan daerah.
// RELATED STORIES
Suka dengan artikel ini?
Dapatkan lebih banyak informasi teknologi menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Berdasarkan keterangan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, tren produksi padi di wilayahnya menunjukkan grafik positif. "Kita sudah mengalami peningkatan produksi padi. Saat ini capaiannya sudah lebih dari 60 persen dan kita menargetkan pada akhir 2026 dapat mencapai 100 persen," ujarnya usai memimpin rapat koordinasi Swasembada Padi di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim.
Menurut Seno Aji, perwujudan swasembada ini menuntut kolaborasi masif dan kerja keras seluruh pemangku kepentingan. Langkah ini krusial mengingat keberhasilan program di lapangan juga sangat bergantung pada dukungan kebijakan serta kucuran program dari Kementerian Pertanian.
Dari pantauan redaksi, kebutuhan beras di Kalimantan Timur saat ini menyentuh angka kisaran 350 ribu ton per tahun. Jika dikonversikan ke bentuk Gabah Kering Giling (GKG), wilayah Bumi Etam ini memerlukan pasokan sekitar 600 ribu ton GKG per tahun untuk memenuhi konsumsi warganya sehari-hari.
Namun, data rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) setempat menunjukkan bahwa volume fisik produksi mandiri Kalimantan Timur baru menyentuh angka 270.867 ton GKG per tahun. Jumlah tersebut setelah melalui proses penggilingan hanya menghasilkan sekitar 157.555 ton beras konsumsi publik.
Keterbatasan kapasitas produksi lokal ini memicu defisit pasokan hingga mencapai kurang lebih 192 ribu ton beras. Berdasarkan pengamatan tim redaksi, kekurangan pasokan pangan ini terpaksa ditutupi secara berkala dengan mendatangkan logistik antarpulau, terutama dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.
Guna mengatasi celah tersebut, koordinasi ketat mulai digalang bersama 10 kabupaten dan kota, Perum Bulog, TNI, hingga mitra pembangunan. Otoritas daerah kini tengah memetakan perluasan lahan secara berkala. Dari total sekitar 46.000 hektare lahan potensial, terdapat 31.000 hektare sawah yang tercatat aktif beroperasi.
Tahun ini, pemerintah menargetkan pencetakan sawah baru seluas 2.300 hektare disertai penambahan lahan potensial sekitar 12.800 hektare. "Luas lahan sawah terbesar di Kalimantan Timur berada di Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Kutai Kartanegara," kata Seno Aji.
Kendati ambisi cetak lahan terus berjalan, penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) masih menjadi ganjalan regulasi di tingkat bawah. Pemerintah daerah terbentur aturan yang melarang penyerahan bantuan alsintan secara langsung, karena wewenang mutlak berada di bawah kendali pemerintah pusat.
"Bantuan alsintan seluruhnya berasal dari Kementerian Pertanian. Tugas kita memfasilitasi usulan dari kelompok tani agar dapat disampaikan kepada Menteri Pertanian melalui Dinas Pangan," tutur Seno Aji terkait alur birokrasi bantuan.
Kementerian Pertanian sendiri mematok target jangka panjang agar Kalimantan Timur mengelola sedikitnya 65.000 hektare sawah aktif. Dengan produktivitas mencapai 4 hingga 5 ton per hektare serta target dua kali masa panen dalam setahun, wilayah ini diyakini mampu berdikari secara pangan.
"Jika target tersebut terpenuhi, Kalimantan Timur dipastikan mampu mencapai swasembada padi sekaligus menghasilkan surplus beras," pungkas Seno Aji optimis.