Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap semua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah tersebut dinilai krusial agar perusahaan milik daerah bisa memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, alih-alih menjadi beban keuangan yang berkepanjangan.
// RELATED STORIES
Suka dengan artikel ini?
Dapatkan lebih banyak informasi teknologi menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Berdasarkan keterangan dari Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi Demokrat, Ronny Hermawan, proses penyehatan korporasi ini harus diawali dengan audit menyeluruh tanpa terkecuali. Langkah ini diperlukan untuk memetakan kinerja finansial dan operasional masing-masing BUMD secara transparan, guna menentukan langkah perbaikan strategis yang tepat.
Menurut Ronny Hermawan, efisiensi pengelolaan keuangan di tubuh BUMD kini menjadi sangat penting. Pasalnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini membutuhkan ruang fiskal yang jauh lebih besar untuk mendanai berbagai program prioritas, terutama di sektor infrastruktur publik.
"Kita berharap agar dana bisa maksimal untuk pembangunan, karena Pak Gubernur banyak bergerak di bidang infrastruktur dan lain-lain," kata Ronny pada Senin (13/07/2026).
Dari pantauan redaksi, desakan ini muncul di tengah sorotan publik terkait kontribusi dividen sejumlah perusahaan daerah yang dinilai belum optimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, Ronny meminta Gubernur Jawa Barat untuk tidak ragu mengevaluasi seluruh lini usaha, termasuk menilai kelayakan investasi pada perusahaan yang terus-menerus mengalami defisit.
"Makanya kita berharap agar Pak Gubernur segera melakukan audit kepada semua BUMD yang ada tanpa terkecuali," ujarnya.
Menurut pengamatan tim redaksi, ketegasan DPRD ini mencerminkan fungsi pengawasan legislatif yang diperketat dalam pengelolaan anggaran publik. Ronny menegaskan bahwa hasil audit independen nantinya harus dijadikan dasar utama dalam pengambilan keputusan, baik untuk restrukturisasi maupun likuidasi.
"Dilihat mana yang kinerjanya tidak baik, bahkan merugi kalau bisa BUMD tersebut ditutup saja daripada menyedot uang rakyat dan akan menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," tegasnya.
Ronny menambahkan bahwa langkah evaluasi total ini merupakan bagian dari upaya besar untuk membangun tata kelola perusahaan yang baik, profesional, dan akuntabel. Dengan manajemen yang sehat, perusahaan daerah diharapkan mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru bagi Jawa Barat, bukan menjadi beban yang terus menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).