Pemerintah Provinsi Jambi menyambut baik kebijakan berskala nasional terkait penguatan pengawasan kawasan hijau. Gubernur Jambi, Al Haris, menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menambah personel Polisi Kehutanan (Polhut) secara masif merupakan langkah yang tepat guna mencegah meluasnya aksi perambahan kawasan hutan di wilayahnya.
// RELATED STORIES
Suka dengan artikel ini?
Dapatkan lebih banyak informasi teknologi menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →"Saya setuju kebijakan Presiden menambah personel polisi kehutanan dari lima ribu menjadi 70 ribu orang, tetapi tolong beri daerah kewenangan juga," kata Al Haris saat memberikan keterangan di Kota Jambi pada Rabu (08/07).
Menurut Al Haris, penambahan personel tersebut harus dibarengi dengan pengembalian fungsi dan wewenang Polhut ke masing-masing pemerintah daerah. Berdasarkan pengamatannya selama ini, pelimpahan kontrol sepenuhnya ke pemerintah pusat justru kerap menyulitkan birokrasi di tingkat tapak saat harus melakukan aksi pencegahan yang sifatnya darurat.
"Dulu ketika ada warga yang melakukan perambahan hutan bisa langsung dirazia, sekarang tidak bisa lagi, bahkan banyak tanah kita, hutan lindung yang dikuasai masyarakat tidak bisa ditindak," ujarnya menerangkan bagaimana keterbatasan wewenang saat ini menghambat penegakan hukum di lapangan.
Berdasarkan catatan pemerintah daerah, sebelum adanya pengambilalihan komando Polhut oleh pusat, dinas terkait di daerah bisa langsung bergerak cepat melakukan penindakan begitu menerima laporan perambahan dari masyarakat. Namun, dari pantauan redaksi, prosedur yang kaku pasca-sentralisasi membuat daerah kerap kali kehilangan momentum penting untuk menyelamatkan hutan lindung.
Rencana ekspansi pengamanan ini sebelumnya diungkapkan oleh Utusan Khusus Presiden RI Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo. Menurut Hashim, langkah penguatan ini sangat krusial untuk mendukung komitmen jangka panjang pemerintah dalam program kehutanan berkelanjutan.
“Penambahan personel diharapkan mampu meningkatkan pengawasan kawasan hutan sekaligus mendukung berbagai program kehutanan berkelanjutan yang tengah dijalankan pemerintah,” ujar Hashim dalam sebuah kesempatan terpisah.
Hashim menambahkan bahwa peningkatan jumlah personel Polhut dari yang awalnya hanya sekitar 5.000 orang menjadi 70.000 orang secara bertahap ini adalah bukti nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memposisikan hutan Indonesia sebagai aset strategis nasional yang harus dilindungi secara ketat.